ANALISIS KETIDAKSESUAIAN OTONOMI KHUSUS PAPUA BARAT DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN

Abstract

Otonomi khusus (Otsus) yang ada pulau papua terutama pada bagian provinsi papua barat, Yang disahkan melalui Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 kemudian di rubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2008, Yakni hasil dari persetujuan politik antara masyarakat papua dengan pemerintahan pusat untuk menyelesaikan konflik Antar aspek yang telah berlangsung sejak tahun 1962. Tujuan utama dari pemberian Otsus adalah mempercepat pembangunan, meningkatkan mutu pemerintahan dan pelayanan publik, serta mengembangkan inisiatif pembangunan yang sesuai dengan kekhususan dan kapasitas sumber daya alam yang dimiliki oleh kedua provinsi ini. Selain itu, Otonomi khusus (Otsus) diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup orang Papua dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).